JAKARTA – Di bawah komando Presiden Prabowo Subianto, Indonesia resmi mengambil langkah berani—sekaligus berisiko tinggi—dengan bergabung ke dalam Board of Peace (BoP), badan internasional bentukan Donald Trump. Keputusan ini menandai pergeseran drastis diplomasi Indonesia dari sekadar penonton di PBB menjadi pemain langsung dalam pengawasan stabilitas di Gaza, Palestina.
Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan bahwa alasan fundamental bergabungnya Indonesia adalah untuk “mengunci” kebijakan dewan tersebut agar tidak melenceng dari visi kemerdekaan Palestina.
Infiltrasi Diplomasi atau Jebakan Politik?
Menlu Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin kehilangan momentum dalam proses rehabilitasi Gaza. Menurutnya, BoP menawarkan mekanisme yang jauh lebih “nyata” dibandingkan sekadar resolusi kertas yang selama ini keluar dari markas PBB.
“Presiden memutuskan Indonesia harus berada di dalam agar suara kita langsung terlibat dalam pengambilan keputusan. Kita ingin memastikan proses rehabilitasi dan stabilisasi di Gaza berjalan sesuai prinsip keadilan,” ujar Sugiono, Sabtu (24/1/2026).
Tagihan 1 Miliar Dolar: Beban Baru APBN?
Namun, di balik kursi elit di Dewan Perdamaian, terselip angka yang membuat publik terhenyak. Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, membongkar “biaya keanggotaan” yang dipatok Donald Trump bagi para anggota tetap.
Indonesia diwajibkan menyetor kontribusi minimal sebesar 1 miliar USD atau setara Rp16 triliun. Di tengah kebijakan pengetatan fiskal dalam negeri, angka ini menjadi sorotan tajam.
“Pemerintah perlu menjelaskan secara transparan sumber pendanaan ini. Jangan sampai demi reputasi di mata dunia, kesejahteraan rakyat dan keuangan negara justru dikorbankan,” kritik Hasanuddin.
Empat Titik Kritis yang Mengancam
Hasanuddin juga memetakan risiko sistemik yang mengintai Indonesia:
- Stigma “Pro-AS”: Indonesia berisiko dianggap sebagai pendukung agenda sepihak Amerika di Timur Tengah.
- Keamanan Pasukan: Personel TNI yang nantinya ditugaskan di Gaza berpotensi menjadi target faksi-faksi yang menolak intervensi bentukan Trump.
- Benturan Mandat: Indonesia yang saat ini menjabat Presiden Dewan HAM PBB harus menjaga agar kebijakan BoP tidak menabrak aturan internasional yang sudah ada.
Posisi Indonesia: Pengawal atau Stempel?
Sugiono menjamin bahwa kehadiran Indonesia justru untuk “mengawal” agar BoP tetap berada pada koridor solusi dua negara. Ia membantah bahwa lembaga ini dibentuk untuk menggantikan peran PBB. Namun, dengan setoran triliunan rupiah dan risiko keamanan di garis depan, publik kini menunggu: apakah investasi diplomatik ini akan membuahkan kemerdekaan bagi Palestina, atau sekadar menjadi beban baru bagi kas negara?
