Medan- Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, menginstruksikan agar Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Binjai–Langsa, seksi Binjai–Pangkalan Brandan, beroperasi penuh dan memenuhi seluruh kaidah teknis jalan tol sebelum libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Instruksi ini disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Trans Sumatera di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (21/9/2026).
Dalam sambutannya, Kepala Staf Kepresidenan menegaskan bahwa JTTS harus dipandang lebih dari sekadar proyek fisik. “JTTS bukan sekadar membangun infrastruktur beton, melainkan urat nadi pertumbuhan ekonomi baru yang menghubungkan pusat-pusat produksi, kawasan industri, perkebunan, dan pariwisata di sepanjang Pulau Sumatera,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa hal ini sejalan dengan arahan Presiden. “Sebagaimana arahan Bapak Presiden, pembangunan infrastruktur harus dipastikan memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, nasional, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Infrastruktur bukan hanya sekadar simbol pembangunan fisik, melainkan pilar penunjang hajat hidup orang banyak,” katanya.
Kepala Staf Kepresidenan mengingatkan bahwa ruas Binjai–Pangkalan Brandan telah beroperasi pada libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, dan terbukti memecah kepadatan arus lalu lintas dari Medan menuju Aceh.
Ia juga menyoroti peran ruas ini saat banjir besar melanda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat pada akhir tahun lalu. “Yang menyentuh bagi saya, saat bencana banjir besar melanda wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat akhir tahun lalu, infrastruktur tol dan rest area beralih fungsi menjadi jalur penyelamat bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Menurutnya, posisi jalan tol yang lebih tinggi dari daratan sekitar membuatnya menjadi tempat perlindungan yang aman bagi warga yang mengungsi. Jalan tol itu juga menjadi satu-satunya jalur steril yang dapat dilalui truk logistik dan tangki BBM/LPG darurat untuk memasok kebutuhan hidup masyarakat, ketika jalur arteri nasional lumpuh total akibat genangan.
Meski telah berfungsi, Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan masih ada hambatan administrasi pada sejumlah bidang tanah yang belum tuntas. Salah satunya terkait peralihan hak atau jual-beli tanah di atas SK Penetapan Lokasi (Penlok) tanah untuk jalan tol. Selain itu, masih terdapat bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan di bahu jalan utama, sehingga tol belum sepenuhnya beroperasi sesuai kaidah teknis jalan tol.
Ia meminta seluruh pihak, khususnya Kementerian ATR/BPN beserta kantor wilayah dan kantor pertanahan, segera memberikan dukungan untuk menyelesaikan sisa kendala tersebut.
“Saya harap koordinasi dan langkah-langkah penyelesaian dilakukan secara cepat dan terukur, sehingga tidak ada lagi kendala administrasi yang menghambat penyelesaian proyek ini. Saya menginstruksikan, sebelum libur Natal tahun 2026 dan Tahun Baru 2027, tol harus beroperasi dengan memenuhi seluruh kaidah teknis jalan tol,” tegasnya.
Menutup arahannya, Kepala Staf Kepresidenan mengajak semua pihak mengawal keberlanjutan PSN tersebut. “Mari kita terus mengawal keberlanjutan proyek strategis nasional, terutama Jalan Tol Trans Sumatera yang akan terhubung dari Aceh hingga Lampung, demi mewujudkan Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan maju untuk semua,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Direktur Operasi III PT Hutama Karya (Persero) turut memaparkan jaringan JTTS yang telah, sedang, dan akan dibangun dari Aceh hingga Lampung. Rapat dihadiri Plt. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur sekaligus Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian Pekerjaan Umum Dedy Gunawan; Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN Trias Wiriahadi; Direktur Operasi III PT Hutama Karya (Persero) Iwan Hermawan; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara Nugraha; serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat.
(Redaksi)
About the Author
