MEDAN – Teka-teki mengenai siapa yang bakal memimpin gerbong Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Sumatera Utara untuk lima tahun ke depan akhirnya terjawab. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), secara resmi menetapkan struktur elite Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Sumut periode 2026–2031, dengan menunjuk sosok berpengalaman Ashari Tambunan sebagai nakhoda baru.
Formasi “Dream Team” di Sumut
Penunjukan Ashari Tambunan dinilai sebagai langkah strategis DPP. Mengingat rekam jejaknya sebagai mantan Bupati Deli Serdang dua periode dan posisinya saat ini di DPR RI, Ashari dianggap memiliki kapasitas untuk memperkuat basis massa partai di Sumatera Utara.
Tak sendirian, ia akan didampingi oleh dua figur kunci dari parlemen daerah:
- Sekretaris: Zeira Salim Ritonga (Ketua Fraksi PKB/Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut).
- Bendahara: Dewi Fitriana (Anggota DPRD Sumut Fraksi PKB).
“Keputusan DPP sudah turun kemarin setelah melewati tahap due diligence (uji tuntas) yang ketat,” ungkap Zeira Salim Ritonga saat memberikan keterangan pada Sabtu (24/1/2026).
Dari Meja Muswil ke Dekrit Jakarta
Penetapan ini merupakan muara dari Konferensi Daerah (Muswil) di Medan yang sebelumnya sempat memunculkan delapan nama kandidat potensial. Selama dua bulan, daftar nama yang disepakati oleh DPC se-Sumut tersebut digodok oleh tim pusat sebelum akhirnya keputusan final dijatuhkan pada trio Ashari-Zeira-Dewi.
Selain jajaran Tanfidziyah (Pelaksana), DPP juga memperkuat struktur Dewan Syura PKB Sumut dengan menempatkan tokoh-tokoh berikut:
- Ketua Dewan Syura: KH Akhyar Nasution
- Sekretaris Dewan Syura: Baharuddin Berutu
Persiapan Inagurasi di Ibu Kota
Berbeda dengan seremoni wilayah pada umumnya, prosesi pelantikan pengurus baru ini akan dipusatkan di Jakarta. Zeira mengonfirmasi bahwa seluruh jajaran pengurus terpilih dijadwalkan akan mengucap sumpah jabatan secara resmi pada awal bulan depan.
“Pelantikan resmi dijadwalkan pada 1 Februari dan akan diadakan di Jakarta,” tegas Zeira.
Langkah memusatkan pelantikan di Jakarta ini disinyalir sebagai upaya sinkronisasi langkah politik daerah dengan instruksi nasional menjelang agenda-agenda politik strategis ke depan.
