JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan program peningkatan kualitas hunian masyarakat. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk membahas percepatan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Sekretariat Kabinet tersebut juga membahas target ambisius pemerintah dalam merenovasi 400.000 unit rumah tidak layak huni sepanjang tahun 2026.
Informasi mengenai pertemuan itu disampaikan melalui unggahan resmi akun media sosial Sekretariat Kabinet yang memperlihatkan Teddy Indra Wijaya dan Maruarar Sirait berdiskusi mengenai pelaksanaan program perumahan nasional.
Dalam keterangannya, Teddy menyampaikan bahwa target renovasi rumah pada tahun ini meningkat tajam dibandingkan capaian yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
“Pemerintah menargetkan renovasi 400.000 rumah tidak layak huni pada tahun 2026, meningkat signifikan dibandingkan target tahun 2025 yang mencapai 45.000 unit,” ujar Teddy.
Menurutnya, peningkatan target tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga di berbagai daerah.
Fokus Percepatan Program BSPS
Selain membahas target renovasi rumah, pertemuan juga menyoroti percepatan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Program BSPS merupakan bantuan pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki kondisi rumah agar memenuhi standar kelayakan huni.
Teddy menegaskan keberhasilan program tersebut memerlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, kementerian dan lembaga terkait, hingga pemerintah daerah.
“Pertemuan ini juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi antara kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah agar implementasi BSPS berjalan lebih cepat, tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Tingkatkan Kualitas Hunian Masyarakat
Pemerintah berharap kolaborasi lintas sektor mampu mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah sehingga masyarakat dapat segera menikmati hunian yang lebih layak, aman, dan sehat.
Menurut Teddy, penyediaan rumah layak huni tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui kolaborasi yang semakin kuat, pemerintah berharap penyediaan hunian yang layak dapat dipercepat sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah,” tutupnya.
Program renovasi rumah tidak layak huni menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
