JAKARTA – Isak tangis Nenek Saudah di ruang Komisi XIII DPR RI, Senin (2/2), bukan sekadar luapan emosi. Itu adalah tamparan keras bagi penegakan hukum di Sumatera Barat. Saudah datang membawa luka yang belum kering, sekaligus menyuarakan martabatnya yang “dihabisi” dua kali: oleh bogem mentah penganiaya dan oleh pengucilan sosial yang kejam di kampung halamannya sendiri.
Logika yang Dipaksakan?
Kejanggalan dalam kasus ini menyeruak tajam. Keluarga korban blak-blakan membongkar nalar “pincang” Polda Sumbar yang bersikeras hanya ada pelaku tunggal (IS).
- Faktanya: Nenek Saudah diseret dan dibuang ke seberang sungai.
- Pertanyaannya: Masuk akalkah aksi sebrutal itu dilakukan sendirian?
“Kenapa tersangka lain tidak ditangkap? Padahal ada pengakuan pelaku!” cecar perwakilan keluarga, menelanjangi profesionalisme penyelidikan di tingkat lokal yang dianggap jalan di tempat.
Penjinakan Kasus: Dari Mafia ke Masalah Keluarga
Ada indikasi kuat upaya degradasi kasus. Kepolisian tampak “alergi” menyentuh isu tambang emas ilegal dan lebih memilih membungkus tragedi ini sebagai “konflik tanah kaum”. Padahal, LBH Padang mengonfirmasi: pemicunya jelas, Saudah melawan tambang ilegal di lahannya sendiri.
Permintaan keluarga akan pengacara netral adalah simbol mosi tidak percaya. Mereka merasa hukum di daerah sudah “terkontaminasi” oleh gurita pengaruh penambang. Jika narasi polisi terus dibiarkan melenceng dari fakta lapangan, maka keadilan bagi warga kecil di hadapan mafia tambang hanyalah barang mewah yang mustahil terbeli.
Menanti Nyali DPR
Kini, bola panas ada di tangan Senayan. Keluarga Saudah tidak butuh sekadar simpati atau narasi di atas kertas. Mereka menuntut hasil nyata saat kembali ke Jorong Lubuak Aro nanti:
- Sikat habis semua aktor yang terlibat penganiayaan.
- Bersihkan wilayah mereka dari aktivitas tambang ilegal.
- Hentikan kriminalisasi terselubung terhadap korban.
Akankah DPR berani mendesak sinkronisasi hukum yang transparan, atau air mata Nenek Saudah hanya akan menjadi arsip rapat yang terlupakan?
