JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi resmi terkait isu yang menyebut Presiden Prabowo Subianto tidak merespons permohonan pertemuan bilateral dari sejumlah pemimpin negara sahabat dalam sebuah forum internasional.
Sinyalemen ini awalnya diembuskan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dino mengungkapkan adanya keluhan dari Presiden Finlandia serta salah satu kepala pemerintahan negara ASEAN yang mengaku tidak mendapatkan respons saat mengajukan agenda pertemuan dengan Presiden RI.
“Presiden Finlandia meminta waktu bertemu Presiden Prabowo di New York, tapi tidak pernah direspons entah kenapa. Kepala pemerintahan negara ASEAN di Cebu, Filipina juga tidak direspons entah kenapa,” tulis Dino Patti Djalal dalam unggahannya yang dikutip pada Senin (1/6/2026).
Tanggapan Seskab: Ditentukan Presiden dan Menlu Berdasarkan Prioritas
Merespons kabar yang beredar tersebut, Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya langsung meluruskan informasi dan dinamika protokol diplomatik yang berlaku. Teddy menegaskan bahwa pengaturan agenda pertemuan bilateral antar kepala negara dalam sebuah agenda internasional sepenuhnya berada di bawah wewenang Presiden dan pertimbangan Menteri Luar Negeri Sugiono.
“Masalah pertemuan dengan kepala negara lain di event-event tertentu, jadi gini, pertemuan dengan kepala negara lain di suatu event itu yang menentukan adalah Bapak Presiden dan juga saran dari Menteri Luar Negeri,” jelas Teddy mengklarifikasi situasi di lapangan.
Lebih lanjut, mantan ajudan Prabowo ini menerangkan bahwa Presiden dan Menlu memiliki kalkulasi matang mengenai urgensi serta nilai strategis dari setiap permohonan pertemuan yang masuk. Tidak semua komunikasi diplomatik harus dilakukan dalam format tatap muka formal di sela-sela jalannya sebuah acara.
“Beliau-beliau lah yang mengetahui mana yang prioritas, mana pertemuan yang harus diutamakan, mana pertemuan yang bisa langsung ataupun cukup mengenakan telepon, mana pertemuan yang perlu diberitakan, mana yang tidak diberitakan,” tukas Letkol Teddy secara terperinci.
Pihak Istana memastikan bahwa pemerintah tetap membuka diri terhadap berbagai masukan dari pengamat maupun tokoh publik terkait langkah-langkah diplomasi internasional. Namun, Teddy mengingatkan agar opini sepihak yang bergulir tidak sampai mendistorsi fakta mengenai pencapaian positif yang telah diraih oleh diplomasi luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
“Jadi ruang untuk setiap masukan tentu kita terima, tapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai,” pungkas Sekretaris Kabinet dengan tegas.
