CIREBON — Gedung DPRD Kabupaten Cirebon disegel massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cirebon dalam aksi demonstrasi pada Kamis (1/10/2026). Mahasiswa mendesak keterbukaan pengelolaan anggaran DPRD serta meminta dilakukan audit terhadap anggaran DPRD tahun 2026.
Aksi tersebut menjadi bentuk kritik mahasiswa terhadap penggunaan anggaran daerah dan fasilitas yang diterima pimpinan maupun anggota DPRD. HMI menilai masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran publik digunakan dan sejauh mana manfaatnya kembali kepada masyarakat.
Ketua Umum HMI Cabang Cirebon, Muhammad Akramul Farhan, menyampaikan sejumlah tuntutan dalam aksi tersebut.
Sedikitnya terdapat tiga tuntutan utama, yakni meminta keterbukaan informasi publik mengenai anggaran DPRD Kabupaten Cirebon, mendesak audit komprehensif terhadap anggaran DPRD tahun 2026, serta meminta penghapusan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan seluruh anggota DPRD.
SOROT APBD MILIARAN RUPIAH
HMI juga menyoroti postur APBD Kabupaten Cirebon 2026. Berdasarkan data yang diberitakan, pendapatan daerah ditetapkan sekitar Rp4,242 triliun, sementara belanja daerah mencapai sekitar Rp4,339 triliun.
Mahasiswa menilai besarnya anggaran tersebut harus dibarengi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Mereka meminta penggunaan anggaran, termasuk belanja yang berkaitan dengan DPRD, dapat diketahui masyarakat secara terbuka.
KETUA DPRD TAK TEMUI MASSA
Situasi semakin memanas setelah massa HMI tidak dapat bertemu langsung dengan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfiah.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Basori, kemudian menemui mahasiswa dan menerima aspirasi yang disampaikan.
Hasan menjelaskan bahwa hak dan fasilitas pimpinan serta anggota DPRD memiliki dasar regulasi, antara lain PP Nomor 18 Tahun 2017 beserta perubahannya.
Ia juga menyampaikan bahwa pihak DPRD sedang melakukan evaluasi terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
Terkait pemeriksaan BPK, Hasan menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dirujuknya tidak terdapat temuan terkait DPRD. Namun, pelaksanaan anggaran tahun 2026 masih berlangsung sehingga evaluasi tetap dapat dilakukan.
HMI: AKAN TERUS KAWAL
HMI Cabang Cirebon menegaskan tidak ingin aksi tersebut berhenti pada penyampaian aspirasi semata. Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal tuntutan mengenai transparansi anggaran, audit anggaran DPRD 2026 dan evaluasi fasilitas dewan.
Di sisi lain, DPRD Kabupaten Cirebon membuka ruang audiensi untuk membahas tuntutan mahasiswa.
Aksi tersebut menjadi sorotan publik karena menyangkut penggunaan uang daerah dan fungsi DPRD sebagai lembaga representasi masyarakat. Perdebatan mengenai anggaran dan fasilitas dewan selanjutnya akan bergantung pada data, dokumen anggaran, mekanisme pemeriksaan serta tindak lanjut resmi dari pihak-pihak terkait.
(Muayad/Crb)
About the Author
